Pengertian & Definisi Jasa PPJK

Pengertian & Definisi Jasa PPJK

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PER-65/PMK.04/2007 PPJK adalah badan usaha yang akan melakukan kegiatan serta pengurusan akan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir maupun eksportir.  Sehingga bisa disimpulkan bahwa PPJK adalah sebuah jasa yang akan memudahkan beberapa pebisnis importir yang akan melakukan beberapa pengiriman yang berhubungan dengan logistic pada saat keluar masuk di Indonesia.

 

Dari pengertian PPJK sendiri, PPJK adalah kependekan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Sesuai namanya, PPJK membantu para eksportir maupun importir yang akan mengurus kewajiban kepabeanan. Saat mengurus kewajiban kepabeanan ini, PPJK bertindak atas nama importir yang diwakilinya.

 

Kewajiban kepabeanan yang dilakukan PPJK secara sederhana adalah mengurus segala tata cara impor yang diperlukan sesuai aturan yang ditetapkan. Tujuannya, agar hak-hak keuangan negara, perlindungan industri dalam negeri, serta keamanan barang yang akan diperdagangkan, dapat terpenuhi.

 

Jadi, importir tidak perlu lagi dipusingkan oleh klasifikasi barang, tata cara pengisian dokumen pemberitahuan, customs clearance, dan banyak hal lainnya. Cukup menggunakan jasa PPJK, impor dapat berjalan lancar tanpa terkendala masalah administratif.

 

Untuk dapat melakukan pengurusan kewajiban kepabeanan, PPJK wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NPPPJK). Nomor Pokok PPJK bisa didapatkan dengan melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peraturan ini ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan. Sekalipun ada peraturan baru dalam PMK Nomor 59/PMK.04/2014, namun NPPPJK yang lama tetap berlaku.

 

Nomor Pokok PPJK berlaku di seluruh Kantor Kepabeanan di seluruh Indonesia sampai ada pencabutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang biasanya karena hal-hal khusus dan luar biasa. Hasil registrasi NPPPJK nantinya digunakan untuk membuat profil dan penilaian PPJK, mirip seperti akreditasi di sekolah. Profil dan penilaian PPJK ini yang menjadi dasar dalam pemberian pelayanan kepada pengangkut, importir yang membutuhkan jasa PPJK.

 

Manfaat Memiliki Sertifikat Kepabeanan : 

 

Adapun untuk manfaat yang akan didapatkan apabila seseorang telah memiliki sertifikat kepabeanan diantaranya adalah:

 

• Digunakan sebagai sebuah persyaratan terkait Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Untuk fungsi PPJK adalah kuasa atas importir dan juga eksportir di dalam pengurusan dokumen pabean. Hal ini telah diatur dalam pasal 29 UU Kepabeanan (UU No. 10 / 1995 sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan UU No. 17/2006). Di dalam hal terkait importir dan eksportir, nantinya tidak akan melakukannya sendiri. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik pada bidang Kepabeanan Cukai dan juga Pajak. PPJK nantinya juga harus memiliki pegawai yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai seorang Ahli Kepabeanan agar bisa memenuhi persyaratan akan registrasi dari Kepabeanan itu sendiri.

• Di dalam ketentuan akan kepabeanan tentang Pengusaha Jasa Titipan atau PJT dan Konsolidator Barang Ekspor, maka dipersyaratkan bahwa beberapa perusahaan wajib untuk memiliki karyawan yang sudah berkualifikasi sebagai salah seorang Ahli Kepabeanan. Sebab, untuk PPJK adalah hal yang sangat penting di dalam kelancaran bisnis dan usaha yang sedang dijalankan dalam jangka Panjang.

• Agar mendapatkan izin dari Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang akan sekaligus mewakili importir maupun eksportir untuk sejumlah acara yang akan dilangsungkan di Pengadilan Pajak. Kemudian, akan diisyaratkan terdapat kualifikasi sebagai salah seorang Ahli Kepabeanan nantinya.

• Banyak perusahaan yang akan membutuhkan karyawan yang sudah memiliki kualifikasi sebagai Ahli Kepabeanan.

 

Apa Sajakah Materi Sertifikasi PPJK?

Tentunya beberapa orang yang akan melakukan sertifikasi dari PPJK ini sendiri harus mengetahui materi apa saja yang akan diberikan untuk bisa memahaminya. Sebab, untuk PPJK adalah hal yang penting untuk sebuah perusahaan. Untuk beberapa materi yang akan diberikan adalah materi tentang kepabeanan yang biasanya akan diberikan juga dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari Departemen Keuangan. Beberapa materi yang akan diberikan adalah:

• Undang-Undang Kepabeanan : 

Untuk materi pertama dari PPJK adalah materi terkait Undang-Undang Kepabeanan terkait peraturan dari ekspor, penelitian dokumen, pemeriksaan fisik sampai dengan keberangkatan barang.

• Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Impor :

Mater PPJK adalah materi yang akan menjelaskan tata laksana impor barang, adanya arus barang sampai dengan arus dokumen sampai dengan prosedur pengeluaran barang dari tempat penimbunan sementara. Sedangkan biasanya pada bidang ekspor sendiri, tenaga yang akan menjelaskan bagaimana cara perekaman data pemberitahuan impor barang atau yang dikenal dengan PIB serta memasukkannya pada system Dirjen Bea Cukai.

• Teknis Klasifikasi Barang Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI : 

Materi PPJK adalah tentang jenis barang yang ada di panduan buku tarif kepabeanan yang ada di Indonesia. Prinsip ini akan mengetahui juga bagaimana besaran tarif pajak sampai dengan beberapa pengecualian sejumlah klasifikasi jenis barang.

Jadi, itulah yang harus Anda pahami terkait PPJK adalah komponen penting dari sebuah bisnis atau perusahaan yang akan melakukan banyak aktivitas khususnya aktivitas pengiriman barang yang akan dilakukan di luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah impor